Oleh: Magfira Khairunnisa
(Sekretaris Umum HPMM Kom. UNM Periode 2026–2027)
Ada sesuatu yang semakin mengganggu dalam cara kekuasaan mempertontonkan dirinya di hadapan publik.
Warga miskin didatangi, kehidupan mereka direkam, rumah mereka diperlihatkan, dan penderitaan hidup mereka dipublikasikan.
Kemudian, menyusul bantuan yang dikemas menjadi narasi tentang kepedulian pemerintah.
Kamera tiba sebelum persoalan selesai, bahkan lebih cepat daripada solusi itu sendiri.
Penderitaan rakyat menjadi konten yang dipastikan harus terekam jelas oleh kamera untuk dilempar ke ruang-ruang media publik.
Seolah-olah penderitaan rakyat adalah sertifikat keberhasilan pemerintah.
Saya sepakat bahwa pemerintah berkewajiban melayani masyarakat yang mengalami kemiskinan.
Akan tetapi, jika setiap bantuan harus disertai kamera, wajah penerima bantuan menjadi bagian dari materi publikasi, atau penderitaan seseorang dipertontonkan untuk membangun citra pejabat, maka kita sedang berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar strategi komunikasi.
Kita sedang menyaksikan komodifikasi kemiskinan.
Eksploitasi Kemiskinan dan Poverty Porn
Kemiskinan telah berubah menjadi komoditas simbolik.
Semakin miskin seseorang terlihat, semakin kuat pula dramatisasi kontennya.
Rumah yang hampir roboh, anak tanpa fasilitas layak, lansia yang hidup seorang diri, atau keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menjadi bahan visual yang sangat efektif untuk memanen simpati publik.
Menyebalkannya, semakin menyedihkan kehidupan rakyat yang ditampilkan, semakin mudah pula pemerintah terlihat sebagai sosok juru selamat.
Inilah yang dimaksud dengan logika poverty porn, di mana penderitaan manusia dieksploitasi untuk menghasilkan perhatian dan keuntungan simbolik.
Orang miskin tidak lagi dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak, melainkan objek visual yang nilai politiknya melimpah karena mampu memperlihatkan betapa “pedulinya” pemerintah yang datang menolong.
Ketika warga memperoleh bantuan tetapi pemerintah memanen popularitas, legitimasi, engagement, dan citra politik, maka terjadi pertukaran yang sangat timpang.
Rakyat menyerahkan privasi dan martabatnya, sementara kekuasaan memperoleh modal simbolik.
Hal demikian selaras dengan pemikiran Pierre Bourdieu mengenai kekuasaan simbolik kekuasaan yang bekerja bukan terutama dengan memaksa, melainkan dengan menentukan bagaimana realitas harus dilihat.
Pemerintah diposisikan sebagai subjek yang memberi, sedangkan rakyat miskin diposisikan sebagai objek yang menerima. Relasi hierarkis ini terus direproduksi hingga tampak alamiah.
“Akibatnya, kita semua mulai terbiasa melihat kemiskinan bukan sebagai kegagalan struktural, melainkan sebagai panggung bagi kemurahan hati pemerintah.”
Mengganti Kerja Substantif dengan Algoritma
Kondisi ini makin parah ketika algoritma menjadi penentu seberapa jauh penderitaan tersebut mampu menghasilkan popularitas bagi penguasa.
Persoalan menjadi makin krusial ketika produksi konten visual mulai menggantikan kerja-kerja substantif.
Kita pada akhirnya memiliki pemerintah yang sangat aktif mendokumentasikan bantuan, namun tidak cukup agresif membicarakan akar ketimpangan.
Sangat rajin memperlihatkan pembagian sembako, tetapi minim menjelaskan bagaimana masyarakat bisa keluar dari ketergantungan.
Sangat cepat mengunggah “keberhasilan”, tetapi lambat mengakui kegagalan kebijakan.
Perlu kita ingat bahwa kemiskinan tidak akan pernah selesai hanya karena satu paket bantuan berpindah tangan.
Amartya Sen mengingatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan, melainkan berkaitan dengan hilangnya kapabilitas manusia untuk menjalani kehidupan yang layak akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan bermartabat, hingga hak menentukan masa depannya sendiri.
Jika pemerintah benar-benar serius mengentaskan kemiskinan, mereka tidak boleh puas hanya dengan membuat rakyat sekadar bertahan hidup.
Pemerintah harus berhenti menjadikan kemiskinan sebagai panggung pencitraan.
Warga miskin bukanlah objek kamera maupun komoditas politik, dan bantuan sosial dalam bentuk apa pun bukanlah bentuk “kemurahan hati” pejabat melainkan kewajiban mutlak negara.
Sudah saatnya pemerintah melayani masyarakat secara bermartabat untuk benar-benar menghapus kemiskinan, bukan malah memproduksinya menjadi sebuah pertunjukan tontonan media.
(Tiwa Jalapala)
