Oleh: Ichzan Revolusi
Di bawah langit Bantaeng yang kerap digemakan dengan slogan-slogan religius, tersimpan sebuah luka yang basah.
Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun penuh syukur bagi para tamu Allah.
Namun, kenyataan pahit justru terpampang nyata dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Harapan jamaah untuk berangkat dengan tenang seketika layu: Alokasi anggaran bus untuk jamaah haji resmi ditiadakan.
Retorika yang Terbentur Realita
Selama ini, publik disuguhi orasi-orasi syahdu tentang visi pembangunan yang berlandaskan nilai samawi.
Pemerintah daerah seolah memposisikan diri sebagai pelayan umat yang paling depan.
Namun, ketika dokumen kebijakan dibuka, visi tersebut tampak kehilangan ruhnya.
Ketiadaan anggaran transportasi ini bukan sekadar angka yang hilang dalam tabel akuntansi, melainkan cermin dari prioritas yang bengkok.
Bagaimana mungkin daerah yang mengklaim diri religius, justru “absen” saat rakyatnya hendak menunaikan rukun Islam kelima?
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan… tetapi kebajikan itu ialah memberikan harta yang dicintainya kepada… musafir…” (QS. Al-Baqarah: 177)
Ayat di atas menjadi tamparan keras.
Kebajikan bukan tentang formalitas wajah yang menghadap kiblat dalam upacara seremonial, melainkan tentang keberpihakan nyata pada mereka yang sedang menempuh perjalanan suci.
Pemimpin dan Pertanggungjawaban yang Terlupakan
Ibadah haji adalah perjalanan fisik dan batin yang berat. Secara teknis, penyediaan bus dari daerah asal menuju embarkasi adalah pelayanan publik paling dasar.
Saat pemerintah daerah memilih untuk tidak mengalokasikan anggaran, mereka secara sadar melepaskan tangan dari pundak para lansia dan warga yang telah menabung puluhan tahun demi momen ini.
Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim).
Dalih “efisiensi anggaran” seringkali menjadi tameng sakti bagi penguasa.
Namun, efisiensi yang menyasar kebutuhan mendasar umat di tengah anggaran sektor lain yang mungkin kurang mendesak, hanyalah sebuah ironi.
Jika anggaran untuk seremoni dan belanja rutin tetap aman, namun bus untuk tamu Allah dikorbankan, maka ada yang salah dengan kompas moral kebijakan kita.
Simbol Tanpa Substansi
Ketiadaan kehadiran pemerintah daerah dalam keberangkatan jamaah haji Bantaeng 2026 ini menunjukkan adanya jarak yang lebar antara penguasa dan realitas sosial.
Tidak semua jamaah memiliki kemewahan finansial untuk menyewa transportasi mandiri.
Bantaeng hari ini sedang mempertontonkan sebuah kontradiksi.
* Di Podium:
Religiusitas dijadikan jualan politik dan identitas daerah.
* Di Anggaran:
Kebijakan justru menjauh dari nilai-nilai keberpihakan pada umat.
Religiusitas tanpa keberpihakan hanyalah pajangan.
Ia berubah menjadi komoditas kata-kata yang kehilangan makna saat diuji oleh realitas.
Penutup: Lebih dari Sekadar Bus
Tangis jamaah haji Bantaeng tahun ini bukan sekadar karena mereka harus merogoh kocek lebih dalam atau mencari tumpangan.
Tangis itu adalah simbol kekecewaan terhadap sebuah visi yang terasa semu.
Ukuran kepemimpinan yang religius tidak dihitung dari seberapa banyak ayat yang dikutip dalam pidato, melainkan dari seberapa besar kebijakan yang diambil mampu memuliakan manusia.
Jika urusan mengantar tamu Allah saja dianggap beban anggaran, maka publik berhak bertanya: Untuk siapa sebenarnya APBD Bantaeng ini diperuntukkan?
Kini, di terminal-terminal keberangkatan yang sunyi dari bantuan pemerintah, jamaah haji Bantaeng hanya bisa bersandar pada doa, bahwa perjalanan mereka tetap mabrur meski tanpa restu anggaran dari pemimpinnya sendiri.
