Narasumber: Ichzan Revolusi
Krisis air bersih yang mencekik warga Bantaeng, Sulawesi Selatan, kini bukan lagi sekadar urusan teknis pipa bocor atau debit air yang menyusut.
Persoalan ini telah bertransformasi menjadi cermin telanjang atas rapuhnya kepemimpinan daerah.
Saat air berhenti mengalir ke rumah-rumah warga, yang sesungguhnya sedang mampet bukanlah distribusi PDAM, melainkan keberanian mengambil keputusan di level tertinggi pemerintahan.
Mata publik kini tertuju pada satu titik sentral: Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin.
Simpul Kusut di Pucuk PDAM
Polemik jabatan Direktur PDAM Bantaeng yang diduduki oleh Suwardi telah lama menjadi “bola panas” yang liar di ruang publik.
Berawal dari ganjalan administratif di mana Suwardi dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memimpin perusahaan plat merah tersebut, masalah ini justru dibiarkan membusuk.
Gelombang aksi demonstrasi karyawan, mosi tidak percaya, hingga ketegangan yang berulang adalah fakta yang mustahil dibantah.
Namun, yang jauh lebih memprihatinkan bukanlah konflik internalnya, melainkan ketidakmampuan Pemerintah Daerah khususnya Bupati untuk bertindak tegas.
Di tengah persoalan yang sudah terang-benderang, sikap ragu-ragu pemimpin justru menjadi bahan bakar yang memperpanjang krisis.
Kewenangan Besar, Nyali Kecil
Secara legalitas, Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) memiliki legitimasi penuh untuk mencopot Direktur PDAM.
Tidak ada celah hukum yang menghalangi, pun tak ada alasan administratif yang cukup sakti untuk menunda eksekusi.
Namun di sinilah ironi itu muncul di mana kewenangan besar ternyata tidak dibarengi dengan nyali yang sepadan.
Sikap yang berubah-ubah dan inkonsistensi yang dipertontonkan memperlihatkan bahwa Bupati bukan sedang menimbang solusi, melainkan sedang menghindari tanggung jawab.
“Seorang pemimpin seharusnya menjadi titik akhir dari setiap kebuntuan, bukan justru menjadi bagian dari kebuntuan itu sendiri.”
Efek Domino: Antara Dualisme dan Rakyat yang Merana
Ketidaktegasan ini membawa konsekuensi fatal. Ketika nakhoda tidak memberikan arah yang jelas, seluruh struktur di bawahnya ikut goyah.
Karyawan kehilangan kepastian, birokrasi didera ragu, dan konflik horizontal terus membesar tanpa kendali.
Kekosongan kepemimpinan ini bahkan membuka celah bagi aktor lain untuk tampil dominan.
Nama Wakil Bupati, Sahabuddin, muncul dalam radar publik sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat dalam polemik PDAM ini, mempertegas kesan adanya dualisme kepemimpinan yang tidak sehat di tubuh pemkab Bantaeng.
Akhir yang Pahit untuk Rakyat
Pada akhirnya, pihak yang paling berdarah-darah bukanlah elit yang bersitegang di atas kursi empuk, melainkan rakyat kecil.
Warga yang berhari-hari tidak mendapatkan setetes air pun tidak peduli pada tarik-menarik kepentingan atau ego jabatan.
Mereka hanya butuh satu hal sederhana: “air yang mengalir”.
Krisis ini sebenarnya bisa selesai dengan satu goresan pena: “mencopot direktur bermasalah dan memutus mata rantai polemik”.
Namun, selama keputusan itu tidak kunjung turun, publik berhak menghakimi bahwa yang terjadi di Bantaeng bukan lagi bentuk “kehati-hatian”, melainkan sebuah kegagalan memimpin.
Bantaeng hari ini tidak kekurangan sumber daya.
Bantaeng hanya sedang krisis keberanian. Dan selama pemimpinnya lebih memilih diam dalam keraguan, maka sejarah akan mencatat: “di bawah langit Bantaeng, rakyat kehilangan akses air bersih sementara pemimpinnya kehilangan ketegasan”.
