Oleh: Eril Fahreza
Guru Honorer dan Aktivis Pendidikan
Bantaeng, 1 Mei 2026.
Mei datang lagi.
Tapi kali ini, ia membawa dua hari besar yang terasa seperti ejekan: Hari Buruh Internasional (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei).
Di atas kertas, keduanya adalah momen sakral dimana yang satunya merayakan martabat pekerja, satunya lagi menghormati arsitek masa depan bangsa.
Namun dalam realitas 2026, keduanya justru menyatu dalam satu ironi pahit, “perayaan ketimpangan”.
Karena bagaimana mungkin kita bersorak “Selamat Hari Buruh”, ketika upah minimum provinsi (UMP) masih jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL)?
Angka UMP memang naik, tapi inflasi berlari lebih cepat.
Banyak buruh kini hidup dalam mode defisit bulanan dan pengeluaran melebihi pemasukan. Mereka bekerja keras, tapi tak cukup makan.
Dan bagaimana mungkin kita memperingati Hardiknas dengan bangga, sementara pendidikan tinggi semakin menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang punya dompet tebal?
Upah Murah, Mimpi Mahal
Di balik retorika “pertumbuhan ekonomi 5 persen”, ada jutaan buruh yang hidupnya tak tumbuh sama sekali.
Rezim Omnibus Law, dengan dalih fleksibilitas pasar tenaga kerja, justru mengukuhkan posisi buruh sebagai komoditas, bukan manusia berhak atas keadilan.
Kontrak jangka pendek, sistem outsourcing, dan minimnya jaminan sosial telah menjadi wajah baru dunia kerja. Efisien bagi pengusaha dan rapuh bagi pekerja.
Akibatnya? Daya beli merosot. Tabungan menipis. Dan mimpi menyekolahkan anak ke perguruan tinggi? Itu kini dianggap kemewahan yang harus dikubur sebelum sempat tumbuh.
Inilah lingkaran setan yang tak kunjung putus:
Orang tua bergaji rendah → anak tak mampu akses pendidikan berkualitas → generasi berikutnya kembali masuk pasar kerja informal atau buruh upahan.
Pendidikan, yang seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial, kini malah berubah menjadi tembok pemisah antara kelas.
Guru: Buruh Intelektual yang Terlupakan
Ironi ini makin menyayat saat kita melihat nasib para guru, terutama guru honorer.
Mereka adalah “buruh intelektual” yang membentuk karakter bangsa, namun digaji di bawah standar yang layak.
Ada yang mengajar 24 jam seminggu, tapi gajinya tak cukup untuk bayar listrik dan air.
Mereka disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tapi lupa bahwa pahlawan juga butuh nasi.
Penghormatan terhadap guru sering hanya hadir dalam pidato kenegaraan, bukan dalam kebijakan anggaran atau skema pengupahan yang adil.
Dua Peringatan, Satu Akar Masalah
Tak ada jalan memisahkan isu buruh dan pendidikan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama: ketidakadilan struktural.
Buruh menuntut kenaikan upah 8,5–10,5% dan penghapusan sistem outsourcing itu bukan karena rakus, tapi karena ingin hidup layak.
Sementara itu, gerakan pendidikan menuntut biaya kuliah yang terjangkau, beasiswa inklusif, dan sekolah gratis berkualitas.
Itu bukan karena idealis, tapi karena percaya bahwa masa depan tak boleh dijual.
Negara tidak cukup hadir lewat bunga dan spanduk di bulan Mei.
Keadilan sosial bukanlah hiasan retoris, melainkan realitas yang dirasakan:
– Upah yang cukup untuk makan, berobat, dan menyekolahkan anak.
– Pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, terlepas dari isi dompet orang tua.
– Jaminan hidup yang manusiawi, bukan sekadar angka statistik.
Jika tidak, maka Mei akan selamanya menjadi bulan kelabu.
Bulan di mana keringat buruh dihargai murah, sementara masa depan anak-anak mereka dipatok semakin mahal.
Selamat Hari Buruh.
Selamat Hari Pendidikan Nasional.
Tapi jangan hanya di rayakan.
Berbenahlah.
