Suhu politik di Kabupaten Bantaeng kembali memanas pada Kamis (23 April 2026).
Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Demokrasi Aliansi Bantaeng (PDAM) kembali turun ke jalan dalam aksi unjukrasa Jilid VI.
Mereka berunjukrasa di depan dan di teras Kantor Bupati Bantaeng dengan satu tuntutan harga mati: Bupati Bantaeng harus memastikan Ustadz Suwardi tidak kembali menduduki kursi Direktur PDAM Bantaeng.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan dari pihak Kepolisian Polres Bantaeng dan dari Kodim 1410 ini diwarnai orasi-orasi tajam.
Para orator menegaskan bahwa gerakan ini adalah wujud nyata hak konstitusional mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Polemik Proyek dan Krisis Kepercayaan
Aksi unjukrasa ini bermula dari isu miring yang mereka nilai telah mencoreng perusahaan air bersih tersebut.
Beredarnya rekaman yang diduga melibatkan Direktur PDAM nonaktif dalam aktivitas bisnis proyek menjadi pemantik utama.
Meski proses hukum masih berdinamika, aliansi PDAM Bantaeng menilai isu tersebut telah menjadi “bom waktu” yang merusak integritas perusahaan milik daerah Kabupaten Bantaeng itu.
“Jika Suwardi kembali menjabat, maka kredibilitas PDAM akan hancur. Kami menolak keras orang yang terlibat dalam polemik bisnis proyek kembali memimpin perusahaan air bersih itu,” kata salah satu orator.
“Janji di Kafe” yang Menagih Bukti
Salah satu poin krusial yang diungkapkan aliansi adalah adanya pertemuan antara perwakilan mereka dengan Bupati Bantaeng di sebuah kafe beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, aliansi PDAM Bantaeng mengklaim telah mengantongi komitmen lisan dari Bupati bahwa posisi Direktur PDAM tidak akan diberikan kembali kepada Suwardi.
Namun, ketidakpastian realisasi dari janji tersebut membuat aliansi PDAM Bantaeng hilang kesabaran.
“Kami sudah tidak butuh janji manis. Kami menunggu bukti nyata. Jangan sampai pertemuan di kafe itu hanya menjadi angin lalu tanpa tindakan administratif yang konkret,” tegas salah satu orator kepada media ini.
Bantaeng Bakal “Berisik”
Tidak hanya soal jabatan, orator aksi juga menyoroti manuver di media sosial yang diduga dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik.
Mereka menduga ada upaya sistematis untuk memulihkan citra direktur nonaktif tersebut melalui komentar-komentar yang dinilai tidak netral.
Menutup aksinya, aliansi melayangkan ultimatum keras bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Mereka mengancam akan meningkatkan skala aksi unjukrasa ke level yang lebih masif jika tuntutan mereka diabaikan.
“Jika Bupati tidak menepati janjinya, maka kami tidak akan percaya lagi. Jika eks direktur (Suwardi) itu kembali, kami pastikan Bantaeng akan berisik, dan riak konflik akan semakin tajam, terutama di internal PDAM,” kata mereka.
Kini, bola panas berada di tangan Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin.
Keputusan yang akan dibuat oleh Bupati dalam waktu dekat sebelum SK Pelaksana tugas Direktur PDAM Bantaeng berakhir pada awal Mei 2026, akan menjadi penentu krusial.
Akankah konflik ini segera menemukan titik terang, atau justru akan menyeret Bantaeng ke dalam gelombang unjukrasa yang lebih besar dari aliansi PDAM Bantaeng?
*(Sumber: Aliansi PDAM Bantaeng).
