Benang kusut yang melilit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Eremerasa Bantaeng kian memanas.
Alih-alih mendingin, polemik ini justru memicu kritik pedas dari berbagai tokoh pemuda.
Salah satunya datang dari Jabal Nanring, Demisioner Ketua DPK KNPI Bantaeng, yang secara terbuka mempertanyakan: “Siapa sebenarnya yang memegang kendali?”
Kritik ini muncul menyusul kesan pembiaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bantaeng terhadap konflik internal dan kebijakan perusahaan yang dinilai “abu-abu”.
Kepemimpinan yang “Lumpuh” di Tengah Krisis?
Jabal Nanring menilai bahwa lambannya penanganan polemik ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari lemahnya kepemimpinan dan ketegasan otoritas terkait.
Ia menyoroti adanya kekosongan peran mediasi yang seharusnya diambil oleh pemerintah.
“Ini bukan soal membela pihak tertentu, tapi soal kejelasan peran dan tanggung jawab. Ketika konflik terjadi, publik berhak tahu siapa yang memegang kendali dan bagaimana keputusan diambil,” tegas Jabal dengan nada retoris.
Menurutnya, situasi saat ini menunjukkan adanya disorientasi kebijakan.
Tanpa adanya komando yang jelas, masing-masing pihak seolah berjalan sendiri-sendiri, sementara kepentingan masyarakat selaku konsumen air bersih terabaikan.
Masyarakat Jadi “Tumbal” Ketidakpastian
Poin krusial yang ditekankan Jabal Nanring adalah dampak langsung terhadap layanan publik.
Air bersih adalah urat nadi kehidupan masyarakat Bantaeng.
Jika perusahaan dikelola dengan penuh intrik dan tanpa nahkoda yang tegas, maka masyarakatlah yang akan menanggung ruginya.
Beberapa poin utama yang di kritik Jabal Nanring:
* Otoritas Tak Jelas: Tidak adanya transparansi mengenai siapa yang berhak mengambil keputusan strategis.
* Mediasi Mandul: Pemda dinilai gagal menjadi penengah yang efektif dalam meredam konflik.
* Krisis Kepemimpinan: Pemimpin seharusnya hadir memberikan solusi di saat krisis, bukan membiarkan pihak-pihak berkonfrontasi tanpa ujung.
Desakan Langkah Konkret
Menutup pernyataannya, Jabal mendesak Pemda Bantaeng untuk segera melakukan “cuci gudang” atau setidaknya memberikan penegasan regulasi yang nyata.
Ia menuntut adanya dialog terbuka agar publik tidak terus-menerus disuguhi drama yang tidak produktif.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika ada kemauan dan kepemimpinan yang hadir. Yang kita lihat sekarang justru sebaliknya, dan ini sangat memprihatinkan,” kata Jabal.
Hingga saat ini, publik masih menanti respons resmi dari Pendopo Kabupaten Bantaeng.
Apakah pemerintah akan tetap bergeming, ataukah kritik keras ini akan menjadi pemantik bagi reformasi di tubuh Tirta Eremerasa?
“Kita tunggu langkah berani sang pengambil kebijakan,” ungkap Jabal Nanring.
