Jakarta, 22 April 2026.
Gelombang kecaman keras datang dari Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menanggapi mencuatnya dugaan praktik jual-beli kamar Anak Buah Kapal (ABK) di atas kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI.
Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa insiden tersebut bukan sekadar kesalahan administratif atau kelalaian biasa, melainkan indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang yang sistemik dan berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran nasional.
Fasilitas istirahat ABK merupakan hak vital yang diatur dalam standar operasional dan keselamatan kerja internasional.
Ruang tersebut didesain khusus untuk memastikan kru kapal mendapatkan istirahat yang cukup demi menjaga kewaspadaan selama bertugas di laut.
Ketika fasilitas suci ini diduga diperjualbelikan kepada penumpang melalui “jalur belakang”, maka yang dipertaruhkan bukan hanya integritas pelayanan BUMN, melainkan nyawa ribuan penumpang dan awak kapal itu sendiri.
Indikasi Mafia Fasilitas di Tubuh BUMN
Dalam pernyataannya hari ini, PB SEMMI menilai praktik ini sebagai cerminan bobroknya pengawasan internal di tubuh PELNI.
“Ini membuka ruang bagi apa yang bisa kita sebut sebagai ‘mafia fasilitas’ di tengah-tengah operasional BUMN,” tegas perwakilan PB SEMMI.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat pelayanan publik yang diemban oleh PT PELNI.
Sebagai perusahaan negara, PELNI dituntut menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan prima, bukan justru menjadi lahan basah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Bahaya Korupsi Kecil yang Sistemik
PB SEMMI juga memberikan peringatan keras mengenai dampak jangka panjang dari pembiaran terhadap praktik semacam ini.
Apa yang terlihat sebagai “korupsi kecil” atau pungli di level operasional, jika dibiarkan, akan mengkristal menjadi budaya koruptif yang sistemik.
“Tidak boleh ada kompromi. Semua pihak yang terlibat, mulai dari pelaku di lapangan hingga pejabat yang membiarkan atau bahkan melindungi praktik ini, harus diusut dan ditindak tegas tanpa pandang bulu,” desak PB SEMMI.
Serikat mahasiswa ini mendesak dilakukannya audit menyeluruh dan penegakan disiplin yang ketat.
Langkah ini mutlak diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik ilegal yang merusak sistem operasional dan keselamatan kapal.
Ujian Kepercayaan Publik
Lebih jauh, PB SEMMI mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah aset termahal bagi sebuah BUMN.
Jika perusahaan sebesar PELNI gagal menjaga integritas internalnya, maka runtuhnya kepercayaan masyarakat hanyalah masalah waktu.
“Ini bukan sekadar soal kamar. Ini soal keselamatan, profesionalisme, dan tanggung jawab negara kepada rakyat,” tutup pernyataan PB SEMMI.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Direksi PELNI dan Kementerian BUMN.
Apakah akan dilakukan pembersihan total ataukah skandal ini hanya akan berakhir sebagai berita sesaat yang kemudian dimentahkan?
Integritas PELNI sedang diuji, dan jawabannya harus diberikan segera demi keselamatan bersama.
Sumber: Wawan ChopeL
Editor: Redaksi-1nasional.id
