Aksi penyerangan brutal yang terjadi di Kabupaten Kolaka dan viral di media sosial hingga menyebabkan korban meninggal dunia mendapat perhatian serius dari praktisi hukum Jihan Amir, S.H.
Jihan menilai tindakan kekerasan yang dilakukan secara brutal hingga menghilangkan nyawa seseorang merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, negara melalui aparat penegak hukum harus memastikan keselamatan serta rasa aman masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Apa pun persoalan atau motif yang melatarbelakanginya, tindakan kekerasan secara brutal hingga menyebabkan seseorang kehilangan nyawa merupakan tindakan keji. Jika berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian ditemukan adanya tindak pidana, maka pelaku harus diproses secara hukum dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Jihan.
Menurut Jihan, viralnya sebuah peristiwa di media sosial tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan siapa yang bersalah. Namun, kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian bagi aparat untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional.
Ia mendorong aparat penegak hukum mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari kronologi kejadian, motif, pihak-pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kasus ini tidak boleh berhenti hanya karena menjadi viral di media sosial. Aparat harus mengusut secara menyeluruh dan memastikan seluruh fakta terungkap,” ujarnya.
Meski demikian, Jihan mengingatkan agar proses penanganan perkara tetap dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai dengan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kita tentu tidak boleh menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang beredar di media sosial. Tetapi ketika fakta dan alat bukti telah menunjukkan adanya tindak pidana, negara harus hadir memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya,” kata Jihan.
Dorong Langkah Preventif
Selain penegakan hukum, Jihan juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Masyarakat, kata dia, memiliki hak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut terhadap ancaman kekerasan.
Karena itu, ia mendorong kepolisian untuk mengambil langkah-langkah preventif dan terukur guna mencegah terjadinya aksi kekerasan maupun potensi konflik susulan yang dapat membahayakan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat baru merasa mendapatkan perlindungan setelah sebuah kejadian menjadi viral. Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas. Aparat harus hadir secara cepat, tegas dan terukur untuk memastikan situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Jihan juga mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan main hakim sendiri. Ia meminta warga menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terlebih jika informasi tersebut berpotensi memperkeruh keadaan atau menimbulkan tuduhan terhadap pihak tertentu sebelum adanya kepastian hukum.
“Proses hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar perkara dapat ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan opini maupun tekanan dari media sosial,” jelasnya.
Hukum Harus Hadir Berikan Kepastian
Jihan berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat kesadaran bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan.
Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan cara-cara yang tidak mengancam keselamatan maupun nyawa seseorang.
“Kita harus memastikan bahwa hukum menjadi instrumen untuk memberikan perlindungan dan keadilan. Korban harus mendapatkan keadilan, keluarga korban harus mendapatkan kepastian hukum, dan masyarakat harus mendapatkan jaminan keamanan,” tutup Jihan.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi di tengah masyarakat.
(Tiwa Jalapala)
