Di antara dentuman yel-yel dan spanduk bertuliskan “Pendidikan Bukan Komoditas” serta “Buruh Bukan Angka Produksi”, halaman depan gedung DPRD Kabupaten Bantaeng bergemuruh, Senin (4/5/2026).
Puluhan massa dari Aliansi Bantaeng Menggugat, koalisi yang terdiri dari Bantaeng Bergerak, AGRA Bantaeng, SBIPE, HPMB, PMII, SEMMI, GMNI, dan BEM UNPAS, berdiri tegak di bawah komando Jenderal Lapangan Adnan Febryan.
Mereka datang bukan untuk merayakan, tapi untuk menggugat.
Momentum May Day (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) yang seharusnya menjadi refleksi keadilan justru menjadi panggung kemarahan rakyat.
Namun, aksi ini berubah menjadi pernyataan simbolis terhadap wakil rakyat dikarenakan dari 30 anggota DPRD Bantaeng, hanya dua orang yang hadir menemui massa.
Tanpa ragu, aliansi secara tegas menolak audiensi.
“Kehadiran yang tidak representatif ini bukan bentuk kesungguhan mendengar aspirasi rakyat. Kami tolak audiensi!” tegas pernyataan sikap Adnan Febryan di hadapan massa aksi yang kompak mengenakan atribut masing-masing.
Enam Luka yang Tak Boleh Lagi Dibungkam
Di bawah terik matahari Bantaeng, massa menyuarakan enam tuntutan yang menjadi cermin kegagalan kebijakan daerah:
1. Transparansi anggaran pendidikan yang selama ini gelap dan tak akuntabel
2. Akses beasiswa inklusif bagi masyarakat kurang mampu
3. Kejelasan nasib tenaga P3K yang hidup dalam ketidakpastian
4. Penegakan hukum ketenagakerjaan di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang penuh pelanggaran
5. Penanganan krisis kekeringan El Nino yang lamban dan tidak pro-rakyat
6. Penghentian ekspansi industri yang mengabaikan keadilan ekologis dan sosial
“Ini Bukan Seremoni, Ini Peringatan!”
Adnan Febryan, dengan suara lantang di depan barisan massa, menegaskan:
“Aksi ini bukan seremoni. Ini adalah peringatan. Bahwa rakyat tidak diam. Bahwa mahasiswa dan pemuda masih berdiri di barisan perlawanan!”
Ia menyoroti paradoks pahit:
Bagaimana mungkin merayakan Hari Buruh ketika upah murah dan sistem kontrak merampas martabat pekerja?
Bagaimana mungkin memperingati Hardiknas ketika pendidikan semakin eksklusif dan guru honorer hidup dalam kemiskinan struktural?
Jalanan adalah Ruang Bicara Terakhir
Penolakan audiensi bukan sekadar emosi sesaat. Bagi aliansi, ini adalah sikap prinsipil terhadap sistem perwakilan yang mulai kehilangan jiwa.
Hanya dua wakil rakyat yang hadir di tengah puluhan kursi kosong adalah bukti nyata krisis representasi yang menggerogoti demokrasi lokal.
“Jika negara abai, maka jalanan adalah ruang bicara terakhir,” demikian penegasan penutup Adnan Febryan yang menggema di antara tepuk tangan dan yel-yel massa aksi.
Sebelum membubarkan diri dengan tertib, aliansi meninggalkan pesan kuat:
“Perjuangan ini tidak berhenti hari ini. Kami akan terus mengawal tuntutan hingga keadilan benar-benar hadir bagi buruh yang dieksploitasi, bagi pelajar yang tercekik biaya, bagi guru yang diabaikan, dan bagi bumi Bantaeng yang terancam”.
Di tengah euforia perayaan nasional, Bantaeng hari itu menjadi saksi: rakyat masih punya suara, dan jalanan masih menjadi ruang kebenaran.
(Adnan Febryan)
#BantaengMenggugat #MayDayHardiknas2026 #JalananRuangBicaraTerakhir
