Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, kini menuai sorotan publik.
Dimana, diduga sejumlah anggota DPRD di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dilaporkan memiliki dan mengelola dapur MBG.
Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LPK-RI) Sulawesi Selatan, Supriadi Kartom mengatakan bahwa kepemilikan dapur MBG oleh sejumlah anggota DPRD Jeneponto ini dapat memicu kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang menyasar puluhan ribu penerima manfaat.
“Kepemilikan dapur MBG oleh sejumlah anggota DPRD Jeneponto ini dapat memicu kekhawatiran, akan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang menyasar puluhan ribu penerima manfaat yang ada di Jeneponto,” kata Supriadi Kartom. Sabtu (11/04/2026).
Ia menilai bahwa peran DPRD yang seharusnya pengawas bukan malah pelaksana ataupun pengelolah MBG.
“Jadi, harusnya Anggota DPRD yang ada di Jeneponto menjadi Pengawas bukan Pelaksana,” jelas Supriadi Kartom.
Ia juga berharap agar MBG ini diberikan kepada ahlinya atau yang mampu untuk mengembang MBG yang berkualitas sesuai dengan harapan bapak Presiden Prabowo Subianto.
“Berikanlah kepada ahlinya atau yang mampu untuk mengembang MBG ini. Contohnya Rumah makan dan Pengusaha yang mampu untuk Mengembang MBG yang berkualitas sesuai dengan Harapan bapak Presiden Prabowo Subianto,” harap Supriadi Kartom.
“Disinilah Kekeliruan Seorang wakil Rakyat.
Jangan dahulukan kepentingan Pribadi dari Kepentingan Negara,” tuturnya.
“Ingatki, Nawa Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto bukan Mensejahterakan Wakil Rakyat, tapi Mensejahterakan Rakyat,” pungkasnya.(Ar1es).
