Oleh: Irsan Akbar
(Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantaeng)
Bantaeng, 30 Mei 2026
1. Ketika Otot Lebih Keras dari Otak
Dalam rimba pemerintahan, “krisis” adalah badai yang datang tanpa permisi. Peluang terjadinya mungkin kecil, namun daya rusaknya luar biasa.
Di sinilah kepemimpinan diuji: krisis menuntut nakhoda untuk berpikir taktis, tenang, dan cepat.
Momen-momen krusial inilah yang menjadi cermin jujur untuk melihat apa yang ada di dalam isi kepala penguasa.
Ironisnya, ketika pemimpin minus kapasitas berpikir, alih-alih membuka ruang dialektika dan merangkul semua elemen, mereka justru memilih jalan pintas: memamerkan otot kekuasaan.
Kemarin, 29 Mei 2026, di depan Kantor Bupati Bantaeng, sebuah potret hitam tersaji.
Aksi demonstrasi damai yang digelar oleh rekan-rekan Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (HPMB Raya) dibubarkan paksa secara brutal.
Parahnya, pembubaran ini diduga kuat menggunakan jasa preman.
Aksi premanisme ini seketika menyulut amarah gerbong gerakan pemuda dan mahasiswa di Bantaeng.
Mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bantaeng, PMII Cabang Bantaeng, SEMMI Cabang Bantaeng, hingga Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) merapatkan barisan, mengecam tindakan pengecut tersebut.
Sangat disayangkan, di era keterbukaan ini, masih ada penguasa daerah yang percaya bahwa masalah kebijakan yang rumit bisa selesai dengan kepalan tangan atau intimidasi preman.
Ini bukan sekadar kemunduran demokrasi, ini adalah dark joke (komedi gelap yang memuakkan)!.
Padahal, kehebatan seorang pemimpin diuji dari seberapa encer otaknya bekerja saat keadaan genting, bukan seberapa keras pukulannya.
Jika kritik objektif dari HPMB Raya justru dijawab dengan kekerasan fisik, maka penguasa sebenarnya sedang menelanjangi diri sendiri: Mereka miskin ide dan gagal mengelola pemerintahan secara beradab.
2. Terperangkap di Labirin Kekuasaan: Kisah Singa Bodoh dan Rubah Pintar
Orang-orang yang gemar menggunakan kekerasan sering kali mencatut nama Niccolò Machiavelli sebagai tameng pembenaran atas kelakuan kasarnya.
Padahal, mereka membaca Machiavelli tanpa khatam!
Dalam mahakaryanya, Il Principe (Sang Pangeran), Machiavelli justru memberikan sindiran filosofis tentang pentingnya meniru Chiron sang Centaur (makhluk mitologi setengah manusia, setengah kuda).
Artinya, seorang pemimpin harus mampu mengombinasikan dua cara:
1. Cara manusia (menggunakan hukum dan rasio).
2. Cara binatang (menggunakan kekuatan).
Lucunya, penguasa di Bantaeng hari ini hanya bernafsu meniru watak singa.
Singa memang kuat dan ditakuti, tetapi singa sangat lemah dalam hal taktis karena ia buta terhadap jebakan perangkap.
Makanya, Machiavelli menegaskan bahwa pemimpin juga harus memiliki watak rubah yang cerdik untuk mendeteksi jebakan sebelum kaki mereka terjepit.
Kekuasaan tanpa kecerdasan membaca situasi adalah kebodohan yang mempercepat kejatuhan.
Mari kita bedah labirin masalah yang hari ini menggantung tanpa kejelasan di Bantaeng:
* Kusutnya Tata Kelola PDAM Tirta Eremerasa yang disoroti oleh tokoh pemuda, Jabal Nanring.
* Rencana Kontroversial mengaktifkan kembali eks-Direktur Utama PDAM yang ditolak keras oleh Aldi Naba dari FSPBI.
* Gelombang Demo Beruntun “Bantaeng Akan Berisik Jilid VI” yang menuntut transparansi surat pemberhentian eks-Dirut tersebut.
* Dugaan Perusakan Bangunan Sekolah SD Inpres Panjang di Desa Labbo, yang memicu Tiwa Jalapala dari SEMMI untuk membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi.
* Skandal “Sertifikat Ganda” tanah program PTSL BPN di Pullauweng, Desa Ulugalung.
* Misteri Hilangnya Barang Bukti Solar Subsidi Ilegal yang dikritik keras oleh Andi Erank (Ketua PMII).
* Nasib dan Kesejahteraan Gaji P3K Paruh Waktu.yang sangat memprihatinkan, sebagaimana disuarakan Adnan Febryan.
Pertanyaannya sederhana: dari sekian tumpukan masalah tersebut, mana yang sudah diselesaikan secara substansial?
Berkaca dari insiden di depan Kantor Bupati kemarin, bukannya menggunakan kecerdikan rubah untuk mengurai benang kusut ini, penguasa justru memilih otot singa dengan memelihara preman untuk memukul demonstran.
Padahal, Machiavelli mengingatkan: pantangan nomor satu bagi seorang penguasa adalah jangan sampai ia dibenci dan dihinakan oleh rakyatnya sendiri.
Ketika pemimpin main kasar demi ego, ia sedang menggali kuburan politiknya sendiri.
3. Teater Good Governance dan Sindrom Hubris (Mabuk Kekuasaan)
Bagi pemimpin yang bermodal otot, konsep Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dianggap seperti ceramah moral membosankan yang mengganggu kenyamanan mereka berkuasa.
Padahal aturan mainnya jelas: supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Penguasa bermental kerdil menganggap transparansi sebagai upaya menelanjangi mereka di depan umum, dan akuntabilitas dianggap merusak harga diri. Yang paling menggelikan, asas “responsivitas” (cepat tanggap) diterjemahkan secara kreatif oleh mereka sebagai: cepat tanggap mengerahkan preman untuk membungkam kritik!.
Ketika pejabat hanya sibuk menjilat atasan dan mengamankan kepentingan oligarki, jangan heran jika tingkat kepercayaan masyarakat anjlok ke titik nadir.
Tragedi kekerasan terhadap HPMB Raya adalah indikator paling benderang bahwa etika pemerintahan di Bantaeng sedang sakit parah.
Mengapa ini bisa terjadi?
Karena penguasa telah terjangkit Hubris Syndrome (Sindrom Hubris) penyakit psikologis akibat mabuk kekuasaan tanpa kontrol.
Penderita sindrom ini memiliki gejala yang ngeri-ngeri sedap:
1. Merasa dirinya seperti dewa yang tidak boleh didebat.
2. Gemar berbicara menggunakan kata ganti “Kami” yang agung.
3. Alergi berat terhadap saran para ahli dan kritik eksternal.
4. Merasa memiliki insting ajaib sehingga abai pada detail kebijakan.
5. Percaya bahwa tindakan mereka hanya boleh diadili oleh Sejarah atau Tuhan, sehingga manusia biasa tidak berhak ikut campur.
Di Bantaeng, virus anti-kritik ini tampaknya telah menular ke birokrasi.
1. Jabal Nanring sudah mengingatkan dengan keras: “Jika dikritik oleh anak muda dan mahasiswa, jawab dengan argumen rasional, bukan dengan intimidasi preman jalanan!”.
2. Tuntutan dari kawan PMII Bantaeng melalui Adnan Febryan yang meminta Bupati dan Kapolres dievaluasi total adalah bukti sahih bahwa kesabaran masyarakat sudah setipis tisu.
Penguasa harus ingat sejarah Raja Ravana (Rahwana) dalam mitologi.
Ia hancur lebur bukan karena kurang kuat, tapi karena kesombongan dan sifat anti-kritik.
4. Solusi Masa Depan Bantaeng: Teori Kepemimpinan Adaptif Harvard
Daripada terus-menerus pamer otot dan mempermalukan daerah, ada jurus kepemimpinan modern yang jauh lebih elegan: Adaptive Leadership (Kepemimpinan Adaptif) yang dikembangkan di Universitas Harvard.
Teori ini membagi masalah menjadi dua kategori:
* Masalah Teknis (Technical Challenges):
Masalah yang mudah diidentifikasi dan solusinya sudah ada di buku panduan birokrasi.
* Masalah Adaptif (Adaptive Challenges):
Masalah kompleks yang tidak memiliki jawaban instan, membutuhkan kolaborasi, pembelajaran baru, dan kerelaan untuk mengubah kebiasaan lama (misalnya: memulihkan krisis kepercayaan publik).
Ironisnya, pemimpin otot di Bantaeng hobi menyelesaikan masalah adaptif yang rumit menggunakan cara teknis: main perintah, bungkam suara, dan kirim preman!.
Urusan PDAM, sertifikat ganda PTSL, solar ilegal, dan kesejahteraan P3K adalah masalah adaptif yang butuh ruang dialektika yang panjang.
Menjawabnya dengan kekerasan adalah perilaku “Pahlawan Kesiangan” merasa harus tahu semua jawaban secara instan agar terlihat gagah, namun saat gagal, mereka stres lalu memukul meja.
Seharusnya, pemimpin Bantaeng mengadopsi 5 Prinsip Kepemimpinan Adaptif:
1. Naik ke Balkon (Getting on the Balcony):
Pemimpin jangan hanya ikut menari di atas panggung kekacauan.
Naiklah ke balkon untuk melihat masalah secara utuh dan objektif. Bupati dan Kapolres harus melihat dari atas bahwa demo HPMB Raya bukanlah serangan pribadi, melainkan alarm bahwa mesin birokrasi mereka sedang mogok.
2. Kelola Tensi Biar Produktif (Zone of Productive Disequilibrium):
Jangan mengubur konflik atau membungkam kritik dengan preman.
Jaga ketegangan publik pada level yang pas agar semua pihak termotivasi untuk duduk bersama mencari solusi.
3. Fokus pada Isu Utama (Maintaining Disciplined Attention):
Beranilah membedah topik sensitif yang bikin keringat dingin seperti pembongkaran SD Inpres Panjang atau raibnya barang bukti solar subsidi.
Jangan melarikan isu ke ranah pencitraan stabilitas semu.
4. Kembalikan Pekerjaan kepada Rakyat (Giving the Work Back to the People):
Stop saling menyalahkan.
Ajak elemen mahasiswa dan pemuda untuk ikut mengaudit program PTSL BPN agar masalah sertifikat ganda selesai secara transparan.
5. Lindungi Suara dari Bawah (Protecting Voices from Below):
Berikan jaminan keamanan bagi suara-suara kritis dari HMI, PMII, SEMMI, FSPBI, KNPI, maupun elemen masyarakat lainnya.
Kritik adalah vitamin, bukan racun yang harus dibasmi dengan preman!
Kesimpulan:
Singa Bodoh Akan Terkurung di Kandangnya Sendiri.
Ujian sejati seorang pemimpin adalah seberapa waras otaknya bekerja dalam ketidakpastian dan krisis, bukan seberapa keras ia menggertak atau seberapa banyak preman yang ia pelihara di belakangnya.
Jika penguasa Bantaeng hari ini lebih memilih menutup mata dari data lapangan, mengangkangi hukum, membungkam suara mahasiswa, dan terus mabuk kekuasaan, maka mereka sedang mengundang Nemesis (dewi keadilan dalam mitologi kuno) yang bertugas menghancurkan orang-orang sombong yang melewati batas kewarasan.
Singa yang bodoh pada akhirnya akan terkurung dalam kandang besi yang ia desain dengan tangannya sendiri.
Semua kekacauan ini bisa dihindari jika para penguasa di Bantaeng mau menurunkan sedikit egonya: Naik ke balkon untuk berpikir jernih, hentikan premanisme, dan mulailah mendengarkan jeritan rakyat.
Sebagai penutup, saya, Irsan Akbar atas nama DPD KNPI Kabupaten Bantaeng menegaskan:
“Tidak ada tempat bagi premanisme di tanah Bantaeng. Mereka yang telah melakukan tindakan pidana dan kekerasan terhadap para demonstran mahasiswa, harus diusut tuntas dan ditindak tegas secara hukum tanpa pandang bulu!”.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
