Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Jumat siang hingga sore (29/5/2026) di Kabupaten Bantaeng, berujung ricuh setelah diduga mendapat tindakan premanisme dari beberapa oknum tidak dikenal.
Insiden pembubaran paksa terhadap massa aksi ini pun langsung memantik gelombang kecaman keras dari berbagai elemen organisasi kepemudaan.
Salah satu sorotan tajam datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bantaeng.
Ketua II PMII Bantaeng, Adnan Febryan, menyatakan sikap tegas dan mengutuk keras intimidasi yang mencederai nilai-nilai demokrasi serta hak kebebasan berpendapat tersebut.
“Demokrasi tidak boleh dibungkam dengan intimidasi! Tindakan premanisme terhadap massa aksi adalah bentuk kemunduran demokrasi yang nyata dan pelanggaran berat terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum,” tegas Adnan kepada 1nasional.id, Jumat (29/5/2026).
Rapor Merah Kamtibmas: Bupati dan Kapolres Didorong Evaluasi Total
Adnan menilai, insiden kekerasan di tengah ruang publik ini menjadi tamparan keras bagi jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Bantaeng.
Ia mendesak Bupati dan Kapolres Bantaeng untuk segera melakukan evaluasi serius terkait jaminan keamanan warga negara.
Menurut PMII, pemerintah daerah dan kepolisian memegang tanggung jawab moral serta konstitusional yang besar.
Mereka wajib memastikan setiap warga negara dapat menyuarakan pendapatnya tanpa dihantui rasa takut, intimidasi, ataupun tekanan dari pihak mana pun.
Komitmen Kawal Demokrasi
Mengakhiri pernyataannya, Adnan menegaskan bahwa tindakan refresif tidak akan pernah menyurutkan mental gerakan mahasiswa dan masyarakat Bantaeng untuk menyuarakan kebenaran.
“Mahasiswa dan rakyat akan terus berdiri di garis perjuangan. Kritik adalah bagian penting dari checks and balances dalam demokrasi, bukan sebuah ancaman yang harus dibungkam dengan cara-cara premanisme,” pungkasnya.
Narasumber:
Adnan Febriyan
Ketua II PMII Bantaeng
