Makassar – Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah yang juga mahasiswa Program Doktor (S3) Universitas Hasanuddin, Bekies Kogoya, tampil sebagai pembicara dalam International Conference yang berlangsung di Hotel Gammara Makassar, Kamis (23/7/2026). Dalam forum ilmiah yang dihadiri akademisi dan praktisi dari berbagai negara tersebut, Bekies mempresentasikan hasil penelitiannya berjudul “Polycentric Governance and Election Conflict Mitigation in Puncak Jaya, Papua, Indonesia.”
Di hadapan peserta konferensi internasional, Bekies menguraikan pentingnya penerapan polycentric governance atau tata kelola polisentrik sebagai strategi efektif dalam mencegah dan memitigasi konflik pemilu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Menurutnya, kompleksitas sosial, budaya, dan politik di Papua menuntut keterlibatan banyak aktor dalam menjaga stabilitas demokrasi.
“Mitigasi konflik pemilu tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi semata. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar proses demokrasi berlangsung aman, adil, dan menghasilkan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat,” ujar Bekies.
Ia menjelaskan, keberhasilan mitigasi konflik bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, hingga partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan tersebut diyakini mampu menciptakan proses demokrasi yang damai sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Bekies juga menekankan bahwa model tata kelola polisentrik membuka ruang koordinasi yang lebih luas antar-pemangku kepentingan, memperkuat komunikasi, menyelesaikan sengketa melalui dialog, serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi menjaga stabilitas politik di Papua.
Konferensi internasional yang berlangsung pada 23–24 Juli 2026 ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar bersama sejumlah perguruan tinggi dan institusi dari Indonesia, Filipina, India, Irak, hingga Makedonia Utara. Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk membahas isu-isu strategis mengenai tata kelola pemerintahan, demokrasi, transformasi politik, dan pembangunan berkelanjutan.
Sebanyak 12 negara turut ambil bagian dalam konferensi ini, yakni Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan. Kehadiran delegasi internasional menjadikan forum ini sebagai wadah pertukaran gagasan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.
Partisipasi Bekies Kogoya tidak hanya mencerminkan kiprahnya sebagai pimpinan DPR Papua Tengah, tetapi juga sebagai akademisi yang aktif mengembangkan kajian tentang tata kelola pemerintahan, resolusi konflik, dan penguatan demokrasi di Papua. Keikutsertaannya dalam forum internasional tersebut menjadi wujud kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi ilmiah terhadap tantangan penyelenggaraan demokrasi di wilayah yang memiliki dinamika sosial-politik yang khas.
Melalui forum internasional ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi ilmiah yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan mitigasi konflik pemilu yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Papua.
*(Tiwa Jalapala).
