Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Kabupaten Bantaeng melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin, mengenai wacana pengembalian jabatan Suwardi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Eremerasa.
Ketua PC SEMMI Bantaeng, Tiwa Jalapala, menilai langkah Pemerintah Daerah tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, memberikan kembali jabatan kepada sosok yang telah dinonaktifkan sementara justru akan memicu kegaduhan publik yang lebih luas.
“Kami bertanya kepada Bapak Wakil Bupati, atas dasar apa Suwardi ingin dikembalikan sebagai Direktur? Apakah Pemkab lupa atau sengaja menutup mata bahwa selama kepemimpinannya, PDAM Bantaeng didera skandal hebat terkait dugaan pengaturan fee proyek yang rekamannya sudah menjadi konsumsi publik?” tegas Tiwa. Sabtu malam (11/04/2026).
Poin Pernyataan Sikap PC SEMMI Bantaeng
Dalam keterangannya, PC SEMMI Bantaeng menegaskan ada empat poin utama sebagai bentuk pengawalan terhadap integritas pelayanan publik di Bantaeng:
1. Menolak Tegas Pengaktifan Kembali:
Suwardi dinilai gagal menjaga integritas lembaga. Penonaktifannya pada Februari 2026 merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD dan tuntutan internal karyawan.
2. Sorotan Terhadap Skandal Rekaman:
Dugaan praktik makelar proyek yang mencuat melalui rekaman suara dianggap telah mencoreng marwah instansi. Pengaktifan kembali dinilai akan melegitimasi praktik yang merugikan daerah.
3. Mendesak Kepemimpinan Profesional:
Sebagai instansi vital, PDAM membutuhkan sosok profesional yang bersih dari rekam jejak kontroversial demi menjamin pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat.
4. Ancaman Aksi Massa:
PC SEMMI menyatakan siap mengonsolidasikan elemen mahasiswa dan masyarakat untuk menggelar unjuk rasa besar-besaran jika Pemerintah Daerah tetap memaksakan kebijakan tersebut.
Desakan Transparansi
Tiwa Jalapala menutup pernyataannya dengan mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas hanya demi kepentingan segelintir pihak.
“Cukuplah sudah kegaduhan yang dibuat. Jangan korbankan kepentingan masyarakat Bantaeng. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan transparansi di tubuh PDAM,” pungkasnya.
