“Di tengah pelemahan nilai tukar ke level Rp17.899 per USD, Ketua Bidang Ekonomi PW SEMMI Sulsel, Idul Agustin, mendesak evaluasi total kebijakan fiskal-moneter, penghentian belanja tidak prioritas, dan perlindungan serius bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat”.
Makassar.
Tekanan terhadap mata uang Garuda kembali memuncak.
Hari ini, Kamis (28/5/2026), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) tercatat melemah signifikan hingga berada di kisaran Rp17.899 per USD, nyaris menyentuh ambang batas psikologis Rp18.000.
Kondisi kritis ini memicu kekhawatiran mendalam di berbagai kalangan, termasuk organisasi kemahasiswaan terbesar di Sulawesi Selatan, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).
Pengurus Wilayah (PW) SEMMI Sulawesi Selatan melalui Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM-nya, Idul Agustin, secara tegas menyatakan bahwa pelemahan Rupiah yang semakin mendekati level Rp18.000 bukan lagi sekadar dinamika pasar normal, melainkan sinyal bahaya merah (red alert) bagi stabilitas ekonomi nasional yang tidak boleh dianggap remeh.
Alarm Bagi Stabilitas Nasional
Dalam pernyataannya, Idul Agustin menekankan bahwa dampak dari depresiasi mata uang akan dirasakan secara langsung dan brutal oleh masyarakat lapisan bawah. Rantai efek domino dimulai dari kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, hingga tekanan berat pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Ketika Rupiah hampir menyentuh Rp18.000 per Dolar AS, maka pemerintah dan Bank Indonesia harus benar-benar serius membaca situasi. Ini bukan sekadar fluktuasi biasa akibat sentimen global sesaat, tetapi alarm bagi stabilitas ekonomi nasional. Jika dibiarkan, daya beli rakyat akan anjlok, inflasi akan sulit dikendalikan, dan kemiskinan berisiko meningkat,” tegas Idul Agustin dengan nada prihatin namun tegas.
Ia mengingatkan bahwa sejarah krisis ekonomi sering kali bermula dari ketidakmampuan otoritas terkait dalam merespons pelemahan mata uang sejak dini.
Oleh karena itu, sikap wait and see dinilai tidak lagi relevan dalam kondisi saat ini.
Desakan Kepada Pemerintah: “Hentikan Belanja Tidak Prioritas”
SEMMI Sulsel menyoroti ketat peran eksekutif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Idul Agustin mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam menggunakan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan.
“Jangan sampai di tengah tekanan Rupiah yang parah, pemerintah justru menghamburkan anggaran untuk program-program yang tidak prioritas atau bersifat seremonial belaka. Hari ini, rakyat membutuhkan stabilitas harga, perlindungan ekonomi, dan kepastian daya beli. Belanja negara harus difokuskan pada sektor produktif yang berdampak langsung terhadap hajat hidup orang banyak,” lanjutnya.
Menurutnya, efisiensi birokrasi dan realokasi anggaran menuju sektor riil seperti subsidi energi tepat sasaran, bantuan modal UMKM, dan stabilisasi pangan adalah langkah mutlak yang harus segera diambil.
Tuntutan kepada Bank Indonesia: “Lebih Agresif dan Koordinatif”
Selain pemerintah, SEMMI Sulsel juga menyoroti peran Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.
Idul Agustin menilai BI harus mengambil langkah-langkah yang lebih agresif dan inovatif dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta membangun kembali kepercayaan investor dan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Namun, upaya BI saja tidak cukup tanpa koordinasi yang kuat dengan pemerintah. SEMMI mendesak adanya sinkronisasi kebijakan fiskal (pemerintah) dan moneter (BI) untuk:
1. Menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi inti.
2. Memperkuat sektor produksi dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat ditekan.
3. Memberikan insentif khusus bagi industri substitusi impor.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada kondisi global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah harus memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperkuat industri dalam negeri, menjaga stabilitas pangan dan energi, serta memberikan perlindungan serius kepada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” ujarnya.
Momentum Evaluasi Besar Kebijakan Ekonomi
SEMMI Sulsel memandang pelemahan Rupiah hingga kisaran Rp17.899 per USD ini sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional selama beberapa tahun terakhir.
Organisasi ini menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini dinilai kurang efisien, kurang realistis, dan cenderung kurang berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
Idul Agustin menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah dan BI segera merumuskan paket kebijakan penyelamatan ekonomi yang komprehensif, transparan, dan pro-rakyat.
“Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan optimisme. Selamatkan Rupiah, selamatkan daya beli, dan selamatkan masa depan ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pasar keuangan masih memantau perkembangan langkah intervensi yang mungkin akan diambil oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.
Narasumber:
Idul Agustin
(Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM, Pengurus Wilayah (PW) SEMMI Sulawesi Selatan)
Liputan Oleh:
Humas Pengurus Wilayah SEMMI Sulawesi Selatan
